Rektor Ambil Sumpah 68 PNS Baru

sumpah PNS

Auditorium, BERITA UIN Online – Rektor UIN Jakarta Prof Dr Dede Rosyada melantik dan mengambil sumpah jabatan kepada 68 pegawai negeri sipil (PNS) baru untuk golongan III dan II. Acara pengambilan sumpah dilakukan di Auditorium Prof Dr Harun Nasution, Selasa (15/11). Turut hadir para wakil rektor, sejumlah dekan, kepala biro, dan kepala bagian serta kepala sub bagian.

PNS baru yang diambil sumpah terdiri atas 34 tenaga dosen, 15 tenaga administratif, dan 19 pelaksana (pengemudi, petugas keamanan, pramusaji, pramukantor, tenaga kebersihan). Para PNS tersebut merupakan hasil seleksi pemberkasan KI dan KII yang berlangsung sejak tahun 2009.

Rektor dalam sambutannya meminta kepada para PNS agar tetap menjaga kinerja dan berdisiplin baik. Ia juga mengharapkan agar mereka tidak menyia-nyiakan waktu karena akan berdampak pada perolehan remunerasi sebagai salah satu pemberian kesejahteraan.

“Hampir setiap tahun uang remunerasi kita tidak terserap seratus persen. Hal itu menunjukkan bahwa kinerja PNS kita masih buruk,” kata Rektor.

Di sisi lain, Rektor mengingatkan bahwa tujuan menjadi PNS bukan untuk mencari kekayaan, tetapi yang penting hidup serba berkecukupan. “Jika ingin kaya, ya jangan jadi PNS,” ujarnya.

Pada bagian lain, Rektor juga meminta PNS agar memahami cita-cita UIN Jakarta yang akan menjadi world class university (WCU) yang diakui di tingkat internasional. Karena itu setiap PNS dituntut untuk bekerja keras sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing serta mendukung cita-cita tersebut.

“Kita harus menjaga kepercayaan masyarakat, sehingga UIN Jakarta tetap menjadi perguruan tinggi pilihan bagi para calon mahasiswa baru,” ujarnya. (ns)

Optimalisasi Layanan, Bagian Akademik Luncurkan SLA

yarsi

Gedung Akademik, BERITA UIN Online— Dalam rangka meningkatkan layanan akademik, Bagian Akademik UIN Jakarta meluncurkan Sistem Layanan Akademik (SLA). Sistem yang baru di-launching sepekan ini di maksudkan untuk mempermudah mahasiswa dalam pengurusan administrasi akademik. Mulai dari layanan tandatangan transkip Indeks Prestasi (IP), serta permohonan lainnya.

Demikian disampaikan Kepala Bagian Akademik Ir Yarsi Berlianti Msi, saat ditemui BERITA UIN Online di ruang kerjanya, Jumat (18/11). Yarsi menambahkan, dalam sistem baru tersebut, sudah terdapat beberapa item yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dalam rangka mendapatkan kelengkapan akademik.

“Mahasiswa cukup mengakses aplikasi tersebut, dan memilih menu layanan yang kami sediakan serta sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu, mahasiswa menyerahkan berkas (printout) kepada petugas akademik untuk diproses,” jelas Yarsi.

Ditambahkannya, mahasiswa dapat memeriksa sudah sejauh mana proses pengajuannya dari mana pun selama dapat mengakses layanan internet, dengan mengakses http://layanan.akademik.uinjkt.ac.id/index.php?r=site/index. Pasalnya, dalam layanan tersebut terdapat keterangan progress dari pengajuan mahasiswa.

“Kami berharap, sistem layanan yang baru ini dapat diaplikasikan pada bagian akademik di seluruh fakultas yang ada di UIN Jakarta. Dengan demikian, maka layanan akademik di UIN Jakarta dapat terus meningkat dan proses belajar-mengajar berjalan lancar,” harapnya.

Di waktu yang sama, Yarsi juga mengatakan bahwa bagian akademik telah mengadakan pembekalan kepada seluruh karyawan bagian akademik, baik pusat maupun fakultas. Dari kegiatan tersebut, menghasilkan beberapa poin penting yang berkaitan dengan peningkatan layanan akademik.

“Salah satu hasil pembekalan tersebut adalah ditemukannya Sistem Layanan Akademik (SLA) ini. Lebih jauh, yaitu semboyan karyawan bagian akademik dalam memberikan layanan, yaitu Ramah, Cepat, dan Akurat (RCA). Ramah dalam melayani, cepat dalam memproses setiap kebutuhan mahasiswa, dan akurat dalam memberikan jawaban atau tindakan,” jelas Yarsi.

Terkait sarana dan prasarana yang ada, Yarsi mengaku masih membutuhkan sedikitnya empat unit komputer (touch screen), hal ini untuk mempermudah mahasiswa mengakses dan menyampaikan kebutuhan akademiknya kepada petugas.

“Saat ini, mahasiswa masih harus antre, karena kami baru memiliki empat unit komputer. Antrean tersebut akan semakin banyak pada waktu-waktu tertentu, dimana mahasiswa membutuhkan layanan yang sama dari bagian akademik,” terangnya kepada BERITA UIN. (lrf)

Sosialisasi Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS

Sosialisasi hukdis

NICT – Dalam rangka meningkatkan disiplin dan kinerja pegawai, Bagian Kepegawaian UIN Jakarta menyelenggarakan Sosialisasi Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS pada Jumat 9 September 2016 di Auditorium Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional.

Dalam pembukaan, Kepala Biro PK, Drs. H. Subarja, M.Pd. selaku Plh. Biro AUK di hadapan para Kabag dan Kasubbag menyampaikan bahwa penghukuman disiplin pegawai selama ini diserahkan ke bagian kepegawaian Biro AUK, padahal di tingkat unit berkewajiban menindak pegawai yang tidak mematuhi aturan. “Dalam PP 53 Tahun 2010 kita punya kewajiban menghukum, tetapi seringkali ewuh-pakewuh sehingga seakan terjadi pembiaran”.

Pada sesi pertama dihadirkan Iwan Kurniawan, S.Pd., M.Si., Kasubbag Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai Bagian Perencanaan dan Penghargaan Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama sebagai narasumber. Iwan Kurniawan menyampaikan hal-hal umum yang diatur dalam PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Sesi kedua dimulai setelah salat Jumat dengan narasumber Joko Sukarno SH, Kasubbag Peraturan Perundang-undangan. Joko Sukarno menyampaikan penjabaran PP 53/2010 secara spesifik yang dapat diterapkan sesuai dengan kondisi di lingkungan UIN Jakarta. “Sesuai amanah PP 53/2010, jika pejabat tidak melaksanakan hukuman indisiplin terhadap bawahannya, maka pejabat yang bersangkutan akan dikenakan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh bawahannya” demikian Joko Sukarno menegaskan.

Sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan sosialisasi ini adalah adanya pemahaman yang utuh dari para pejabat hingga ke eselon terendah terkait adanya tanggung jawab untuk menegakkan disiplin terhadap para bawahannya. “Setiap pejabat bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan terhadap bawahannya, termasuk melakukan penindakan terhadap mereka yang melanggar disiplin” demikian disampaikan Kabag Organisasi, Tatalaksana, Kepegawaian, dan Peraturan Perundang-undangan, Kuswara. Lebih jauh Kuswara berharap, kedepan penindakan terhadap pegawai yang melanggar disiplin dapat diselesaikan oleh pejabat berwenang sesuai eselon pada unit masing-masing.

Rektor Paparkan Beberapa Capaian UIN di Hadapan Senat

lapkin

Rektor UIN Jakarta Prof Dr Dede Rosyada MA menyampaikan beberapa capaian UIN Jakarta dalam waktu Januari-Juli 2016 di hadapan Ketua dan Anggota Senat Universitas, Jumat (2/9), bertempat di ruang Diorama lantai dasar Auditorium Harun Nasution.

Dalam pemaparannya, rektor  pada kesempatan tersebut didampingi para wakil rektor, kepala biro, dan ketua lembaga mengatakan, usaha untuk mentransformasi UIN Jakarta dari universitas berbasis pengajaran (teaching university) menuju universitas berbasis riset (research university) semakin nyata hasilnya.

“Untuk mewujudkan hal tersebut, kami telah alokasikan dana riset mencapai 11,16 miliar dari sebelumnya hanya 7,05 miliar, tentunya dengan jenis penelitian yang semakin beragam jenisnya,” paparnya.

Ditambahkan rektor, selain peningkatan dana riset dan penelitian, serapan anggaran sampai saat ini baru 35.97 persen dari total anggaran 2016, dan masih tersisa 64.03 persen yang masih harus dipercepat penyerapannya.

“Semoga dalam kurun waktu lima bulan ke depan, penyerapan anggaran UIN Jakarta mencapai 100 persen dari total anggaran 2016,” ujar rektor.

Masih menurutnya, terkait progress pengembangan lembaga yaitu akreditasi program studi berjalan lancar, di mana 24 prodi yang jatuh tempo akreditasinya tahun ini kembali on the track.

“Sampai bulan Agustus akhir, 16 prodi yang telah melakukan reakreditasi. Selain itu, ada beberapa prodi yang sebelumnya mendapatkan akreditasi B menjadi A, akreditasi A kurus (nilai 361) menjadi A gemuk (390 ke atas),” ungkap rektor.

Pada kesempatan yang sama, rektor juga menyampaikan pencapaian UIN Jakarta terkait hasil visitasi AUN-QA, di mana sertifikat lembaga tersebut telah diterima oleh pihak UIN Jakarta. Selanjutnya, posisi UIN Jakarta dalam webomatrics, dimana, tercatat bahwa UIN berada pada posisi puncak webomatrik PTKIN se Indonesia, dan kenaikan mencapai 686 peringkat pada ranking universitas dunia.

Pencapaian lain adalah, mengenai kerjasama yang terjalin antara UIN Jakarta dengan beberapa lembaga pendidikan, baik dalam maupun luar negeri, institusi pemerintah, BUMN, serta BUMD. Laporan selanjutnya adalah, mengenai kemahasiswaan yang terdiri dari progress penerimaan mahasiswa baru, baik secara jumlah maupun peminatan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Pada bagian akhir, rektor melaporkan perihal pendidik yang ada di UIN Jakarta baik PNS maupun non PNS.

“Pencapaian ini semua dapat diperoleh berkat kerja keras dan kerjasama seluruh karyawan dan sivitas akademik UIN Jakarta. Semoga, pencapaian ini menjadi anak tangga menuju UIN Jakarta yang lebih unggul dan berkembang,” disampaikan rektor sebelum mengakhiri laorannya. (lrf)

sumber: http://www.uinjkt.ac.id/id/rektor-paparkan-beberapa-capaian-uin-di-hadapan-senat/

Direktur Diktis: Perlu Pemberian Reward Pelaksanaan ZI

sosialisasi ZIa

Jakarta (Pendis) – Sebagai tindak lanjut atas penetapan 40 PTKIN sebagai pilot project program Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh Ditjen Pendidikan Islam, maka diselenggarakan sosialisasi secara serentak pada PTKIN yang telah ditetapkan.

Salah satu PTKIN yang ditetapkan sebagai pilot project ZI adalah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sosialisasi ZI di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berlangsung pada Rabu, 22 Juni 2016 di Ruang Diorama Gedung Auditorium Harun Nasution. Hadir pada acara tersebut Prof. Dr. Amsal Bakhtiar, M.A (Direktur Diktis), Prof. Dr. Dede Rosyada, M.A (Rektor), narasumber dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, serta para pejabat struktural di lingkungan kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Kampus yang tengah dipimpin oleh mantan Direktur Diktis Kementerian Agama ini menyatakan siap untuk melakukan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM. Baginya, pembangunan ZI akan mendorong tercapainya World Class University (WCU) yang menjadi target UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Dr. Rojikin, selaku narasumber dari Inspektorat Jenderal, menyampaikan bahwa program pembangunan ZI merupakan amanat Permen PAN-RB Nomor 52 Tahun 2014. Inti dari pembangunan ZI adalah pencegahan korupsi dan peningkatan mutu pelayanan publik. Menurutnya, pencegahan terhadap korupsi itu harus lebih diutamakan ketimbang penanggulangan. “Pencegahan kan lebih baik daripada pengobatan”, ujarnya.

Peningkatan mutu pelayanan publik dalam hal ini adalah pelayanan terhadap kebutuhan studi mahasiswa. Rojikin menyayangkan jika sampai terjadi kasus mahasiswa yang terlambat lulus disebabkan tidak mendapatkan pelayanan yang baik dari pihak kampus, misalnya mahasiswa tidak mendapatkan bimbingan skripsi secara rutin karena kesibukan dosen.

Pada sesi akhir, Prof. Dr. Amsal Bakhtiar, M.A menyampaikan bahwa tiap-tiap PTKIN perlu diberikan predikat apakah itu WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), WDP (Wajar Dengan Pengecualian) beserta catatan-catatan lainnya. Reward diberikan kepada PTKIN yang dinilai unggul dalam pembangunan ZI. Hal ini akan mendorong antusiasme tiap-tiap PTKIN dalam melakukan pembangunan ZI. “Reward yang diberikan bisa dengan berbagai bentuk, misalnya penambahan anggaran”, pungkasnya disusul tepuk tangan dari para peserta.

(Nanang/ra).

sumber: http://pendis.kemenag.go.id/index.php?a=detilberita&id=8138#.V3HV36IdaEQ

7 Universitas Berkomitmen Cegah Korupsi

kpk ri1

Ibarat peribahasa, “Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul.” Seperti itulah filosofi melawan korupsi yang harus diberantas secara gotong-royong. Mewujudkan Indonesia yang bersih bukan hanya tugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Perlu adanya kerjasama antalintas instansi, baik dari akademisi maupun masyarakat yang berpartisipasi.

Untuk itu, KPK menggandeng tujuh perguruan tinggi di wilayah Jabodetabek dalam upaya pencegahan korupsi di negeri ini. KPK melakukan kerjasama dalam pemanfaatan informasi dan publikasi yang secara resmi diwujudkan pada 15 Juni 2016 di Gedung KPK, Kuningan Jakarta.

Ketujuh universitas itu, yakni Universitas Indonesia (UI), Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Universitas Trisakti (Usakti), Universitas Atma Jaya, Universitas Paramadina, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Institut Pertanian Bogor (IPB).

Continue reading 7 Universitas Berkomitmen Cegah Korupsi

Jelang Hari Raya Idul Fitri, KPK Imbau Tolak Gratifikasi

KPK RI

Jakarta, 25 Juni 2016. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengimbau pegawai negeri dan penyelenggara negara untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya memiliki risiko sanksi pidana. Hal ini didasari Undang-undang No. 20 tahun 2001 jo. UU No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Namun, apabila dalam keadaan tertentu terpaksa menerima gratifikasi, maka wajib dilaporkan kepada KPK dalam 30 hari kerja sejak diterimanya gratifikasi tersebut. Hal ini disampaikan terkait perayaan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1437 H.

KPK juga berharap, para pegawai negeri dan penyelenggara negara bisa menjadi teladan bagi masyarakat dengan menolak dan menghindari, baik permintaan maupun penerimaan gratifikasi dari rekanan atau pengusaha atau masyarakat yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya.

Pada penjelasan Pasal 12B UU No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa gratifikasi meliputi pemberian uang, barang, rabat (potongan harga), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya kepada setiap pegawai negeri dan pejabat penyelenggara negara.

Continue reading Jelang Hari Raya Idul Fitri, KPK Imbau Tolak Gratifikasi

KPK Gandeng UIN Jakarta Kerjasama Publikasi Ilmiah

KPK-UIN-1

Jakarta, BERITA UIN Online— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (UIN Jakarta) menandatangani nota  kesepahaman dan perjanjian kerjasama (PKS)  tentang pemanfaatan informasi dan publikasi ilmiah, di ruang Aula KPK, Rabu (15/6).

Penandatangan nota kesepahaman dilakukan Ketua KPK Agus Rahardjo dan Rektor UIN Jakarta  Prof Dr  Dede Rosyada MA. Sedangkan penandatangan  PKS dilakukan oleh Wakil Ketua KPK Muhammad Laode Syarif PhD dan Wakil Rektor Bidang Kerjasama Prof Dr Murodi, MA.

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi empat hal yaitu pendidikan anti-korupsi, kajian dan riset, pengabdian masyarakat, kampanye anti-korupsi, serta penyediaan narasumber dan ahli.

Continue reading KPK Gandeng UIN Jakarta Kerjasama Publikasi Ilmiah

Reformasi Birokrasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta